Pelatihan Praktikum Ilmu Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Reformasi Birokrasi

Main Article Content

Toman Sony Tambunan

Abstract

ABSTRAK


Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur. Tujuan dari kegiatan pelatihan Praktikum Ilmu Pemerintahan adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan konkrit bagi para mahasiswa terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sektor pemerintahan secara khusus pada lingkup Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka dirasa perlu untuk dilakukan kegiatan berupa Praktikum Ilmu Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Focus Group Discussion (FGD); Penyuluhan (pemberian materi dan diskusi); serta analisis regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.


 


Kata kunci:  Pelatihan, Praktikum Ilmu Pemerintahan, Reformasi Birokrasi.


 


ABSTRACT


Bureaucratic Reform is a process of change that is implemented gradually, systematically and continuously in order to create clean Government Governance, improve public services, capacity and accountability for bureaucratic performance and professionalism of Human Resources for civil servants. The aim of the Government Science Practicum training activity is to provide students with a good and concrete understanding of various events that occur in the government sector, specifically in the scope of Bureaucratic Reform and Government Governance, so it is deemed necessary to carry out activities in the form of Government Science Practicum. The method used in this activity is Focus Group Discussion (FGD); Extension (providing materials and discussions); as well as analysis of regulations and policies set by the Regional Government to support Bureaucratic Reform and Good Governance.


Keywords:  Training, Government Science Practicum, Bureaucratic Reform.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik, 1(1), 43. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671

Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 95–116. https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59

Aristanto, E., Damayanti, I., & Aripin, Z. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Kebijakan dan Standar Pelayanan Publik pada Balai Teknik Air Minum. Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, 6(2). https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5465

Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 15(2), 135–149.

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. (2016). Modul Materi ”Good Governance dan Pelayanan Publik”.

Eprilianto, D. F., Lestari, Y., Megawati, S., & Oktariyanda, T. A. (2021). Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Era New Normal. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 767–776. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2587

Irma Rahmawati, Hadi Juwanda, Ginanjar, S. E., Anwar, & Iin Surtiah. (2023). Sosialisasi Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Pasir Impun Kota Bandung. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 4(1), 58–66. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1102

Muis, M. A. H. (2015). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Government: JUurnal Ilmu Pemerintahan, 7(2), 73–82.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2014 (2014).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. PER/21/M.PAN/11/2008, Pub. L. No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. PER/21/M.PAN/11/2008 (2008).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 (2010).

Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2022 (2022).

Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 4(1), 33–48.

Rais, D. U., & Rini, Y. T. (2022). Pelatihan Creative Thinking Untuk Menghasilkan Inovasi Pelayanan Publik Bagi Sekretaris Kecamatan. Community : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(3), 149–157.
https://doi.org/10.51903/community.v2i3.279

Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78–90.

Tambunan, T. S. (2015). Glosarium Istilah Pemerintahan. Penerbit Prenada Media.

Tambunan, T. S. (2019). Standar Operasional Prosedur Untuk Instansi Pemerintah. Penerbit Yrama Widya.

Tambunan, T. S. (2021a). Kumpulan Risalah Perspektif Teoritis. Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.

Tambunan, T. S. (2021b). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas. Penerbit Graha Ilmu.

Tambunan, T. S. (2021c). Reformasi Birokrasi Perspektif Kebijakan. Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.

Tambunan, T. S. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Journal Business and Management, 1(1), 42–53.

Tambunan, T. S. (2024). Peningkatan Pemahaman Mengenai Reformasi Birokrasi Melalui Praktikum Ilmu Pemerintahan. The Ary Suta Center Series On Strategic Management, 64, 107–128.

Toman Sony Tambunan. (2021). Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan. Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (2009).

Widianti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 73–85.