Warta Governare: Jurnal Ilmu Pem erintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemeritahan Unika Widya Mandira. Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan bertujuan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian para dosen dan mahasiswa yang terkait dengan bidang pemerintahan maupun politik, yang secara spesifik mengangkat isu:(1)Pemerintahan Daerah dan Desa, (2) Kebijakan Pemerintahan,(3) Politik, Demokrasi, Gender dan HAM, (4) Sosial Budaya. Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan dengan frekuensi penerbitan dua kali setahun, pada bulan Januari- Juni dan Juli- Desember. Edisi pertama, Volume 1, Nomor 1, Januari 2020. Cetak ISSN 2723-6331 [Portal pISSN] dan ISSN Online 2721-5458 [Portal eISSN]. Artikel dapat diterima dalam 2 bahasa [Indonesia dan Inggris]. Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan mendorong pembaca untuk mendaftarkan diri di layanan notifikasi penerbitan untuk jurnal ini. Gunakan tautan Daftar di bagian atas beranda jurnal. Dengan mendaftar, pembaca akan memperoleh email berisi Daftar Isi tiap ada terbitan jurnal baru. Daftar ini juga membuat jurnal dapat mengetahui tingkat dukungan atau jumlah pembaca DI SINI. Lihat jurnal Pernyataan Privasi, yang meyakinkan pembaca bahwa nama dan alamat email yang didaftarkan tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Editor mengundang semua pihak yang relevan untuk berkontribusi dalam menerbitkan artikel ilmiah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Untuk artikel (makalah) pengiriman online cukup kunjungi tautan DI SINI dan untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami di Contact Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Pemerintahan Unika Widya Mandira Kupang
BUDAYA HA’ALUHA SEBAGAI SARANA KOHESI SOSIAL SUKU KEMAK DI DESA SADI - KABUPATEN BELU
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah ritual adat ha’a luha dapat dijadikan sebagai sarana kohesivitas dalam Masyarakat Suku Kemak Desa Sadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya ha’a luha sebagai sarana Kohesivitas masyarakat Suku Kemak di Desa Sadi, Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aspek partisipasi menunjukkan bahwa keputusan untuk menentukan waktu ritual adat ha’aluha, diambil berdasarkan hasil musyawarah dari setiap suku-suku yang ada dalam kelima kelompok suku yang melaksanakan ritual adat ha’a luha (2) aspek kepercayaan untuk menumbuh kembangkan keyakinan melalui ritual adatha’a luha yaitu adanya berkat bagi orang yang melaksanankan ritual adat ha’a luha danteguran (sanksi) dari leluhurbagi orang yang tidak menjalankan ritual adat ha’a luha (3) Aspek kebersamaan dan rasa memiliki pada ritual adat ha’a luha adalah setiap orang yang datang ke ritual adat ha’a luha atas kehendak sendiri mau bertemu dengan keluarga, leluhur juga Yang Maha Tinggi. Dengan adanya ha’a luha melalui hiburan seperti tei mempermudah orang untuk saling mengenal antara sesama masyarakat Suku Kemak dalam Desa Sadi ataupun yang datang dari luar Desa Sadi. (4) Aspek hubungan timbal balik yaitu adanya balas membalas kebaikan antara maneri (anak laki) dan maneheu (anak perempuan) serta masyarakat.
PARTISIPASI PEMILIH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020
Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 menyelenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Salah satu Kabupaten yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak ini adalah kabupaten Paling bungsu Di provinsi NTT yakni Kabupaten Malaka. Salah satu aspek penting dalam pemilkukada adalah penentuan daftar pemilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui partisipasi pemilih dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dan sifatnya evaluatif atas kebijakan yang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan penyelenggaraan Pemilu KPU. Populasi dalam pengkajian ini adalah para pihak terlibat langsung [penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan kontestan pemilu], sedangkan pihak tidak langsung adalah person dan/atau kelompok masyarakat sekaligus sebagai pemilih dan konstituent. menggunakan teknik sampling yang direkomendasikan Sugiyono (2014) yaitu non probability sampling jenis purposive sampling dengan pertimbangan sampling yang terpilih telah melalui pertimbangan khusus pada tahapan seleksi populasi kemudian ditentukan secara sengaja untuk memenuhi sifat keterwakilan. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Untuk memastikan keterlibatan penuh pemilih/calon pemilih dalam setiap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di kabupaten Malaka pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, penyelenggara telah melakukan tahapan sosialisasi dan uji public yang dilakukan secara online (daring) maupun offline (tatap muka). Namun upaya tersebut masih kurang efektif untuk konteks Kabupaten Malaka yang masih mengalami keterbatasan di bidang infrastruktur komunikasi [31,7%] dan jaringan internet [51,2%] sehingga hanya melibatkan kalangan tertentu dari wilayah tertentu yang memiliki akses alat komunikasi dan jaringan internet. Uji public offline dilakukan di tingkat desa melalui penyelenggara di tingkat desa/Kecamatan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan uji public secara offline (tatap muka) juga mengalami kendala antara lain disebabkan karena adanya ketakutan masyarakat terhadap situasi covid [40,8%], minimnya akses dan transportasi [25%], peserta yang kurang aktif [20%], keterbatasan fasilitas protocol Kesehatan [11,7%]
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH BERBASIS PEGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NTT
Otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat bukan merupakan hal yang mudah. Kesulitan itu semakin berat ketika pemerintah daerah otonom harus mandiri membiayai urusan rumah tangga sendiri dengan bertumpuh pada pendapat asli daerah. Potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) patut dikelola dengan baik agar berkontribusi bagi penerimaan daerah. Artikel ini menawarkan strategi optimalisasi PAD berbasis potensi unggulan daerah. Potensi unggulan daerah diidentifikasi dan dikembangkan selanjutnya dikelola secara sinergis oleh pemerintah, masyarakat dan investor. Pemda bukan sekedar memungut pajak dan retribusi dari masyarakat sebagai PAD belaka tetapi berkewajiban mengembangan potensi unggulan daerah yang telah menjadi komoditi rakyat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
otonomi daerah, potensi unggulan, pendapat asli daerah
Hak Cipta (c) 2022 Urbanus Ola, Adrianus Ketmoen
Segmentasi politik merupakan salah satu bagian penting dari kajian marketing politik. Semua kontestan pasti berharap memenangkan kontestasi, meskipun dalam kenyataan tak mudah memperolehnya. Studi ini bertujuan mengungkapkan apakah segmentasi politik yang digunakan Nining Salmawati Basalamah (NSB) cukup efektif mempengaruhi perolehan suara di Dapil II Kota Kupang. Menggunakan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data, seperti observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam merupakan salah satu pilihan dan cara tepat menjawab tujuan dan memecahkan masalah penelitian. Hasil kajian menemukan bahwa penerapan segmentasi demografis, geografis, perilaku dan psikografis di daerah pemilihan terbukti cukup efektif mempengaruhi mayoritas pemilih kristen dalam memberikan dukungan kepada NSB meskipun berasal dari kalangan muslim minoritas. Penerapan segmentasi politik, sikap populis dan peduli terhadap kepentingan masyarakat merupakan hal yang amat penting bagi para calon legislatif bila ingin mendapatkan dukungan suara mayoritas dari pemilih
STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021
This study was motivated by an increase in the open unemployment rate from 2019-2020 of 5.16%-5.66%, lack of alternative strategies, and lack of commitment from prospective workers. This research aims to find out the strategy of the Labor Department in reducing unemployment in 2021 in Ciamis Regency. The method used is qualitative descriptive. Based on the results of research that the labor department's strategy in reducing unemployment in 2021 in Ciamis Regency has been implemented optimally, it is seen from the formulation of a strategy where the Labor Department in reducing unemployment follows the vision and mission of the Regent and Deputy Regent of Ciamis Regency by guided by RPJMD but for alternative strategies have not been implemented optimally. Furthermore, the implementation of the strategy, which is a priority program, namely training and placement of prospective workers with budget sources from APBD, but for the utilization of information systems has not been optimal. Then the assessment of the strategy, to monitor the number of unemployed obtained from BPS and for performance measurement using SKP.
PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DESA, DI DESA OBEN KABUPATEN KUPANG
Abstrak Penguatan kapasitas pemerintah dalam merencanakan pembangunan merupakan hal urgen yang mesti dibenahi, agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar kapasitas organisasi desa merencanakan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat desa. Berbasis pada teori pengembangan kapasitas dan perencanaan partisipatif serta dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ekstraksi yang dimiliki pemerintah desa hanya mampu memanfaatkan aset-aset publik desa yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi desa semata. Demikian juga halnya dengan kapasitas responsif, pemerintah desa ternyata kurang mampu merespon berbagai aspirasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan kapasitas jaringan dan kerjasama masih terbatas hanya pada kegiatan KKN mahasiswa tanpa kerjasama lain yang dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu ada penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa dan masyarakat sehingga mampu membuat perencanaan yang lebih berkualitas merespon kepentingan mayoritas masyarakat desa dan lebih mampu bersinergi dengan berbagai lingkungan eksternal.
Kapasitas, Kualitas Perencanaan Pembangunan
Hak Cipta (c) 2022 Jennifer I. R. Dhue, Frans B Tokan
Peraturan Menteri No 6 Tahun 2020 Implementasi Pemerintah Desa tanggap covid-19 dalam Mencegah adanya Covid-19 di Desa Naimana Kec. Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : (1) Aspek komunikasi. Dari aspek ini ditemukan bahwa di Desa Naimana sudah ada kejelasan informasi dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 yang ditandai dengan adanya sosialisasi baik melalui media massa atau media cetak, media elektronik dan maupun sosialisasi yang dilakukan secara langsung di kantor desa. (2) Aspek sumber daya menemukan bahwa adanya dukungan dari aparat desa, dukungan anggaran, dan dukungan fasilitas sehingga dapat mencegah penyebaran covid-19 di Desa Naimana. (3) Aspek disposisi menemukan bahwa masyarakat dan para aparat dengan sukarela membantu agar masyarakat Desa Naimana dapat terhindar dari Covid-19. (4) Aspek struktur birokrasi menemukan bahwa koordinasi dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa berjalan dengan baik dengan memberikan petunjuk teknis dalam mencegah Covid-19 kepada masyarakat. Sehingga sejauh ini di Desa Naimana tidak ada yang positif Covid-19.
Covid-19, Implementasi Kebijakan, Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020, Desa Naimana.
MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR
Masalah perempuan dewasa ini seringkali bersentuhan dengan lemahnya posisi tawar. Akibatnya kaum perempuan dan anak-anak mengalami proses pemiskinan yang akut dan terpinggirkan di hampir semua aspek. Studi ini bertujuan menganalisis model pemberdayaan perempuan single parent yang paling relevan mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi di lapangan. Hasil analisis membuktikan perempuan single parent cukup gigih menjalankan tugas gandanya meskipun dibawah tekanan hidup yang luar biasa beratnya dan tak sedikit perempuan belum terbebas dari kemiskinan, karena terkendala kultur dan struktur yang tak berpihak. Keuletan dan ketabahan perempuan single parent bukan saja mengatasi kemiskinan semata, tetapi juga untuk merawat hubungan sosial. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran desa mesti mempertimbangkan gender budget dan pro poor budget melalui program beasiswa anak desa; Pemerintah daerah & desa agar lebih proaktif dan agresif mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui program inovatif yang lebih responsive gender dan fokus pada pendidikan vokasi, bantuan modal usaha, magang dan pelatihan ketrampilan berbasis sumber daya lokal secara terprogram dan berkelanjutan. .
ANATOMI KONFLIK SOSIAL WARGA LOKAL DAN EKS-PENGUNGSI TIMOR TIMUR
Studi ini dilakukan untuk memahami anatomi konflik antara warga lokal di Desa Tanah Merah dan eks Pengungsi Timor Timur di Desa Oebelo yang selalu terjadi terus menerus pada setiap tahunnya. Dengan menggunakan pendekatan konflik , diharapkan dapat menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dari konflik sosial yang terjadi selama ini antara warga lokal dan eks-pengungsi sejak kehadiran pengungsi di Desa Oebelo. Menggunakan metode deskriptif kualitatif diyakini dapat melacak akar konflik sosial antara warga lokal dan eks pengungsi Timor Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasil kajian menunjukan bahwa terdapat dua hal utama yang menjadi akar konflik warga lokal versus eks pengungsi Timor Timur di Kabupaten Kupang, Timor Barat. pertama, ketimpangan akses atas tanah yang dapat digunakan sebagai basis produksi dan Kedua, adanya pembentukan stereotipe atau labelling dan prasangka sosial yang akut antara warga lokal dan eks pengungsi Timor Timur. Beberapa rekomendasi dapat diajukan penulis mengenai resolusi konflik. Pertama, pemerintah harus mengubah arah kebijakan dari yang bersifat top-down menuju bottom-up serta memberikan hak atas tanah kepada warga eks pengungsi.Kedua,pemerintah melalui pihak keamanan harus mengusut tuntas masalah yang melibatkan kedua kelompok dan menindak tegas pihak yang menginisiasi konflik.
Anatomi konflik, eks pengungsi Timor Timur, warga lokal
Hak Cipta (c) 2021 Viktor Banao; Apolonaris Gai
IMPLIKASI ONE CHINA POLICY TERHADAP KEMERDEKAAN TAIWAN
Studi ini mengkaji mengenai One China Policy yang dikeluarkan oleh pemerintahan China. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya menarik kembali wilayah Taiwan untuk menjadi bagian dari provinsinya setelah terjadinya kekalahan partai beraliran nasionalis, partai Koumintang (KMT) dari partai Komunis (PKC) dalam perang saudara. Namun Taiwan tidak ingin kembali pada China dengan beberapa pertimbangan yang mana keduanya memiliki perbedaan seperti dalam hal ideologi dan prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun Taiwan menolak untuk tunduk pada One China Policy, pemerintah China seolah memperketat implementasinya terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menyulitkan Taiwan untuk sepenuhnya menjadi negara yang merdeka karena sulitnya memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Meskipun begitu Taiwan terus berupaya agar mendapatkan pengakuan melalui kerjasama dengan negara lain dan menjadi keanggotaan organisasi internasional.
Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Peningkatan Program Pembangunan Desa
Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup penting dan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa terkait kebutuhan dan aspirasi yang ingin disampaikan. Terutama dalam hal pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut menjadi penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji serta menengtahui peran fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data-data berdasarkan sumber observasi, wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumentasi.
ANALISIS SEBAB KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI PASAR PENFUI KELURAHAN PENFUI
The Covid-19 virus is a new virus that is very dangerous and can attack anyone. So that the Government issued a 3M movement policy, namely wearing masks, washing hands, and maintaining distance. The problems raised in this research are the factors that influence people's disobedience in using masks in the midst of the Covid-19 pandemic in Penfui Market, Penfui Village. To solve the problem, the theory used is policy and non-compliance theory which includes aspects of education and knowledge, environmental aspects, aspects of trust. This research uses descriptive qualitative research methods. documentation. The results showed that the aspects regarding the factors affecting the disobedience of the community in using masks in the middle of the Covid-19 pandemic in the Penfui Market, Penfui Village with the following aspects: (1) education and knowledge factors, regarding aspects of educational factors and real knowledge of the community, both sellers and buyers. Those who are active in Penfui Market are not obedient to wearing masks to maintain their own safety due to three things, namely a lack of public awareness, new habits, and a weak supervision system. (2) the aspect of social environmental factors shows that one's compliance with the use of masks depends on oneself and the surrounding environment. Because the environment around the Penfui Market is safe, the community does not think that masks are important for health. (3) Regarding the aspect of the trust factor, it turns out that there are people (sellers and buyers) who believe masks can prevent the spread of Covid-19 and there are also people who do not believe that masks can prevent the spread of Covid-19. So it can be concluded that: first: Education and knowledge are one of the aspects that influence someone to obey or not to use a mask. Second. The East Penfui government conducts outreach in order to be able to optimize public compliance with the use of masks. Third: The social environment becomes a determining factor for the behavioral changes that occur in each individual or group, the family environment and the environment in which they live will shape behavior in each individual. Fourth: In order to convince the public, both sellers and buyers, that the use of masks can prevent the spread of Covid-19, the effort that the Government must do is to always provide education or understanding of the importance of using masks during the Covid-19 pandemic.
Ketidakpatuhan penggunaan masker, Kebijakan, Covid-19
MODALITAS SOSIAL POLITIK: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019
Modalitas sosial politik merupakan sebuah kekuatan niscaya yang mesti dimiliki para kontestan ketika hendak berlaga dalam pesta demokrasi. Karena modalitas sosial politik berupa modal politik, modal ekonomi dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik. Temuan membuktikan bahwa sinergitas dari berbagai modalitas sangat signifikan menentukan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik dan sekaligus memberi beban politik berbiaya tinggi bagi para kontestan. Kasus kemenangan FM dalam kontestasi politik pemilu legislatif di Kabupaten Manggara Timur pada tahun 2019 sedikit berbeda karena modal politik dan ekonomi yang terbatas mampu memberi kemenangan bagi dirinya. FM ternyata memiliki keunggulan modal sosial yang tak pernah dibayangkan oleh lawan politiknya, sehingga mampu menggeser figur kuat lain yang lebih mengandalkan modal politik dan ekonomi semata. Karena itu bagi para calon kontestan yang tidak memiliki kesiapan modalitas sosial politik memadai, apalagi mengabaikan salah satu aspek dari berbagai aspek lain dalam perhelatan politik sudah pasti akan tersingkir dari kompetisi politik. Para kontestan peserta pemilu legislatif yang telah terpilih, bila tak ingin kalah dalam perhelatan politik, mestinya memiliki modalitas sosial politik memadai dan tetap konsisten dalam memperjuangkan visi kerakyatan, menjalankan fungsi governing dan representasi serta menjadi delegator bagi rakyat di daerah pemilihannya dan selalu hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan.
Hak Cipta (c) 2022 A. Mbolang, Frans Bapa Tokan, Veronika I. A Boro
Menelaah Konversi Belis Gading Gajah dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber di Desa Kolaka, Kabupaten Flores Timur
Isu kelangkaan dan pro kontra atas tindakan sosial konversi belis gading gajah dalam perkawinan adat Lamaholot telah menjadi wacana hangat di level lokal. Keunikan budaya perkawinan adat pada masing-masing daerah di negeri ini sangat beraneka ragam, namun bila tak ada upaya melestarikannya, maka cepat atau lambat keragaman warisan budaya yang menyimpan sejuta kekayaan itu akan hilang tergerus zaman. Dewasa ini konversi belis gading gajah masih sebatas wacana dan tindakan individual sehingga belum menjadi tindakan masyarakat Lamaholot. Walaupun wacana konversi sempat bergulir di tengah masyarakat, namun selama belum ada keputusan bersama antara para tua-tua adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kalangan masyarakat, maka niscaya tidak akan ada tradisi perkawinan adat yang berubah. Warisan budaya leluhur yang tak lekang oleh waktu, memang tak mudah mengalami disfungsi sosial, tetapi kalau tak ada upaya antisipasi merespon realitas di masa depan, maka cepat atau lambat tindakan sosial konversi belis gading gajah akan terwujud. Dengan demikian rekayasa budaya merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah melalui forum dialog dengan melibatkan semua kalangan elit formal dan informal serta masyarakat. Selain itu membangun jejaring kerjasama kemitraan di bidang kebudayaan dengan Negara-negara yang memiliki populasi hewan gajah guna mengatasi kelangkaan pasokan gading gajah ke tengah masyarakat yang membutuhkan serta melarang perdagangan gading gajah secara bebas ke luar daerah.
TATA KELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA RELOKASI PASAR SENTRAL (NEW MAKASSAR MALL)
katan demokratis dan pendekatan rekonsiliasi dalam Tata Kelola Konflik Kepentingan pada Relokasi Pasar Sentral (New Makassar Mall). Pertanyaanya apakah sejumlah pendekatan yang diterapkan cocok menyelesaikan konflik kepentingan relokasi pasar sentral. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara mendalam dengan para nara sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan pada relokasi pasar belum kondusif karena masih banyaknya persoalan susulan yang membuat konflik relokasi ini belum terselesaikan dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut. Pendekatan demokratis dengan langkah persuasif dan negosiasi sebagai salah satu resolusi antara pihak pedagang dan pengelola menjadi media komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat selama relokasi berjalan hingga sekarang, melalui berbagai pendekatan pedagang dan pengembang menyampaikan aspirasi dan maksud dari keinginannya terhadap keberadaan pasar baru. Sedang pendekatan rekonsiliasi pada relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan konflik belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Tidak adanya kesadaran pedagang atas tanggung jawabnya kepada pengembang yang menyebabkan timbulnya konflik dalam relokasi pasar sentral ini.
MODEL PEMERINTAHAN TRADISIONAL: Mengkaji Tata Pemerintahan Tradisional melalui Tradisi Badu dan Leba Ne’e di Kabupaten Flores Timur
?Isu pengelolaan sumber daya milik bersama telah lama menarik perhatian para ilmuwan karena dianggap lingkungan alam seperti hutan, lautan, udara, danau dan sungai dapat dieksploitasi secara berlebihan karena tak ada yang merasa bertanggung jawab dalam pemeliharaannya. Studi ini bertujuan mendeskripsikan apakah model pemerintahan tradisional melalui tradisi badu dan leba ne’e mampu menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Konsep kemitraan dan kerjasama yang teraktualisasi dalam berbagai ragam budaya seperti tradisi badu dan leba ne’e adalah sebuah model pemerintahan tradisional mestinya difungsikan dalam memelihara lingkungan alam secara berkelanjutan. Temuan membuktikan bahwa kemitraan yang lahir, tumbuh dan berkembang melaui tata kelola pemerintahan tradisional secara nyata telah memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Karena itu tradisi badu dan leba ne’e yang terbilang langka dan berharga ini mestinya tidak dibiarkan mengalami disfungsi, melainkan diberi tempat yang layak sebagai basis bagi pengembangan karakter masyarakat desa menghadapi tantangan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini yang makin variatif dan global.
Pemerintahan Tradisional, Badu dan Leba Ne’e
TRUST FACTOR: Indonesia’s Foreign Policy In Enhancing Indonesia-Australia Cooperation Under President Joko Widodo’s Leadership
Foreign policy is an important instrument in its relation to realizing national interests. Indonesian-Australian diplomatic relations that have existed since Indonesia's independencehave experienced rice and fall dynamics. President Joko Widodo through Indonesia's foreignpolicy towards Australia wants to rebuild harmonious relations between the two countries to enhance cooperation between the two countries. The method used in this analysis is a qualitative method using case studies. In answering the objectives of thisanalysis the writer used the concepts of foreign policy and cooperation. The writer’s findings related to the analysis of Indonesia's foreign policy towards Australia in enhancing cooperation between the two countries is through the role of trust that will be built between Indonesian and Australian leaders and people. This needs to be done because so far the relationship between the two is still very easy to break when facing a conflict or problem.
Indonesia, Australia, Foreign Policy,Cooperation, Collective Trust.
PENUTUPAN LOKALISASI KARANG DEMPEL DAN IMPLIKASI SOSIALNYA
Mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang disuarakan oleh Kementerian Sosial untuk menghapus pelacuran dari seluruh tanah air, Pemerintah Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 176/KEP/HK/2018 tentang Penutupan Lokalisasi Karang Dempel. Penutupan lokalisasi ini berhadapan dengan dua kubu yang berbeda, yaitu kubu pro pelacuran dan kubu kontra pelacuran. Kubu pro berpandangan bahwa hubungan seks luarnikah merupakan transaksi ekonomi belaka di mana seorang PSK memberi layanan publik dengan badannya (body) tetapi bukan dengan dirinya (self) – dalam arti seorang PKS tidak menyerahkan seluruh jiwa raganya dalam layanan seks komersial sebagaimana layaknya suami istri – dan karena itu harus disejajarkan dengan layanan publik lainnya. Menjadi PSK merupakan sebuah opsi yang harus disamakan dengan opsi lainnya, dan karenanya orangtua tidak boleh overprotektif terhadap anak perempuannya yang melakukan pilihan ini. Kubu kontra berpendirian bahwa lokalisasi merupakan tempat beredarnya narkoba dan penyakit menular seksual dan tempat di mana perdagangan manusia berlangsung. Pelacuran merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi penutupan lokalisasi berdampak negatif terhadap pemasukan di sektor informal, tetapi secara sosial berdampak positif terhadap diselamatkannya anak-anak dari eksposur yang terlalu dini terhadap seks bebas yang dapat merugikan masa depan mereka.
Studi tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan Kewenangan Desa menuju Kemandirian Desa di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur
Paradigma baru berdesa sesuai regulasi sesungguhnya menjanjikan harapan, peluang dan sekaligus tantangan bagi desa mewujudkan kemandiriannya.Karena itu Negara telah memperkuat posisi desa melalui sejumlah pengaturan desa berdasarkan asas regoknisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Tipe kepemimpinan kepala desa yang cenderung berwatak konservatif-involutif dan regresif, telah menghasilkan pembangunan infrastruktur desa secara masifdengan segala ketimpangan yang menyertainya. Tipe kepemimpinan yang demikian telah melumpuhkan imajinasi dan kreativitas kepala desa melahirkan program-program inovatif dan radikal di bidang pengembangan potensi sumberdaya desa. Watak pemimpin desa yang anti perubahan adalah sebuah tantangan bagi pengembangan demokrasi desa menuju kemandirian desa. Karena itu mesti dilawan melalui penguatan forum warga sebagai kekuatan inti demokrasi yang diinisiasi dan digerakkan oleh warga desa, guna mendorong munculnya sosok pemimpin baru di desa yang lebih demokratis dan inovatif-progresif.
Kemimpinan, Kewenangan Desa dan Kemandirian
MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur.
Abstrak Pola kehidupan kolektif yang bersifat resiprokal berdasarkan hubungan kekerabatan, persaudaraan, saling ketergantungan dan gotong-royong telah menjadi ciri khas dari suatu komunitas masyarakat. Masyarakat Larantuka sebagai sebuah komunitas juga memiliki kekayaan budaya yang berakar pada hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang bersifat timbal balik. Hubungan sosial saling ketergantungan atau yang disebut dengan tradisi kumpo kampo, merupakan sebuah strategi kolektif melestarikan kohesisvitas yang bertujuan merespon berbagai persoalan aktual yang dihadapi sehari-hari. Tradisi ini meskipun mulai mengalami disfungsi di beberapa komunitas namun sebagain besar masyarakat masih tetap melestarikannya dan terus mengembangkannya mengikuti peradaban masyarakat Larantuka sejak masa kerajaan sampai dengan saat ini. Interaksi sosial dalam rentang sejarah panjang telah menghasilkan suatu bentuk dan pola pikir bersama dalam menciptakan hubungan sosial saling ketergantungan yang makin erat menjadi sebuah kekuatan efektif melestarikan kohesivitas sebagai modal sosial masyarakatnya.
Kumpo kampo, Melestarikan Kohesivitas dan Modal Sosial
ANALISA DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA: Studi Kasus Penyelenggraan Pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden serentak 2019 yang telah dilaksanakan a da tanggal 17 April 2019, merupakan proses pelaksanaan pemilu dengan 5 surat suara yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pemilihan umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, bertujuan meminimalkan pembiayaan negara, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Beberapa dampak pemilu serentak 2019 antara pilpres dengan pileg dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Kupang yang hasilnya adalah; Dampak bagi pemilih; pemilu serentak 2019 menjadi kesulitan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya karena informasi yang diterima pemilih cukup banyak, dan kemampuan dalam mengelolah informasipun terbatas. Dampak terhadap partai politik;Pemilu serentak 2019 adalah untuk mengadakan “pertarungan ulang” kembali antara Jokowi dan Prabowo adalah disebabkan oleh coattail effect. Mendukung Jokowi atau Prabowo diharapkan partai-partai politik tersebut mendapat insentif elektoral.Dampak terhadap pemerintah; Pemerintah akan mengkaji ulang mengenai keserentakan pemilu itu baiknya seperti apa, pemerintah bersama DPR akan melakukan evaluasi bersama dan memutuskan yang terbaik untuk pemilu kedepan agar kejadian pada Pemilu 2019 tidak terjadi pada pemilu 2024 nanti. Penyelenggaraan pemilu secara serentak lebih efisien dari segi waktu maupun biaya, walaupun pada kenyataannya pelaksanaan pemilu serentak tidak mempengaruhi efisiensi anggaran. Pemilu serentak justru menghabiskan biaya lebih besar. Dampak bagi penyelenggara; Beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari pengalaman pahit agar tidak dialami penyelenggara pada pemilu 2024. Pertama, penambahan kuantitas personel penyelenggara agar ada pembagian waktu kerja yang ideal. Kedua, memisahkan kembali antara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil presiden. Ketiga, mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara (E-Voting), penghitungan suara (E-Counting), dan rekapitulasi suara (E-Recap). Rekomendasi dari pemilu serentak tahun 2019 yang diselenggarakan agar dapat memberikan penguatan sistem presidensial yang konstitusional, dan juga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan sistem presidensial di Indonesia.
Dampak Pemilu Serentak, Kualitas Demokrasi
NEGARA VERSUS MASYARAKAT ADAT: Studi tentang Resistensi Masyarakat Adat Dhawe atas Keputusan Pemerintah Kabupaten Nagekeo tentang Alih Fungsi Lahan Mabay Kiri
Abstrak Keputusan alih fungsi lahan oleh pemerintah daerah telah menimbulkan resistensi Masyarakat Adat Dhawe, karena dianggap telah mengabaikan keputusan yang dibuat pemerintah sebelumnya atas kepentingan masyarakat adat. Oleh karena itu salah satu jalan yang ditempuh masyarakat adat Dhawe adalah melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan masyarakat adat diharapkan dapat direspon secara bijak oleh pemerintah setempat. Hasil penelitian dilapangan adalah Masih belum secara optimal terealisasinya hasil kesepakatan dalam mewujudkan keinginan masyarakat untuk menjadikan lahan Mbay Kiri sebagai lahan irigasi sawah, ditambah lagi dengan hasil keputusan lain oleh pemerintah dalam memfungsikan lahan Mbay Kiri ini. Optimalisasi lahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sampai dengan saat ini tidak terlaksana karena diantara kedua belah pihak yang bertikai belum ada kesepakatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan Alih Fungsi Lahan Mbay kiri ini belum menjadi solusi untuk menjadikan lahan Mbay Kiri ini sebagai keputusan yang telah dikeluarkan melihat dari hasil implementasi yang sebenarnya igasi sawah. Diharapkan kepada pihak Pemda Nagekeo untuk melakukan peninjauan kembali atas belum menunjukan perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat.
TATA CARA ADAT PERKAWINAN SAPA MAM BAE SEBAGAI BAGIAN DARI PRAKTEK DEMOKRASI DI MASYARAKAT DESA UIBOA KECAMATAN SEMAU SELATAN KABUPATEN KUPANG
Abstrak Penelitian ini berjudul “Analisis Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae Sebagai Bagian Dari Praktek Demokrasi Di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang”. Masalah pokok dalam penelitian ini ialah terjadinya pergeseran nilai sopan santun, nilai religius, nilai kekeluargaan nilai tanggung jawab dan nilai etis dalam tata cara adat perkawinan sapa mam bae di masyarakat pada masa lampau dengan masa kini. Sedangkan tujuan penelitian yaitu menggambarkan Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae dalam Praktek Demokrasi di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Teori Demokrasi dan konsep musyawarah merupakan teori yang ditawarkan dengan metode deskriptif yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae Sebagai Bagian Dari Praktek Demokrasi Di Masyarakat Desa Uiboa merupakan sesuatu yang sakral dan dipercayai oleh masyarakat bahwa apabila setiap tahapan dilalui dengan benar akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae Sebagai Bagian Dari Praktek Demokrasi Di Masyarakat Desa Uiboa merupakan sarana bagi masyarakat untuk membangun konsep musyawarah dan berdemokrasi di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang.
Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae dan Praktek Demokrasi Masyarakat Desa Uiboa Semau
Badu dan Sau Sebagai Modal Sosial dalam Melestarikan Lingkungan di Desa Dualasi Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu
Abstrak, Kebudayaan yang masih hidup serta terus berkembang di tengah peradaban milenial ini merupakan cipratan nilai-nilai luhur masa lalu yang mesti selalu terus dijaga. Setiap bentuk kebudayaan yang ada memiliki beragam kekhasan, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kekuatan sosial kemasyarakatan. Badu dan Sau dalam sistem dan tatanan adat masyarakat Desa Dualasi memberikan gambaran bahwa ada sebuah hubungan keterikatan yang terbangun antara manusia dengan alam lingkungannya. Hubungan ini berkembang menjadi sebuah modal sosial yang dimiliki masyarakat, terkhusus dalam menjaga serta melestarikan lingkungan alam sekitarnya.
Badu dan Sau, Modal Sosial, dan Pelestarian Lingkungan
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP ( TANAH ) MILIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI WILAYAH KOTA KUPANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2014-2016
Abstrak Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial dimasa yang akan datang. Aset diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu aset lancar, infestasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum meliputi : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan. Aset tetap seperti tanah yang dimiliki oleh Provinsi NTT jika ditelusuri di wilayah Kota Kupang maka aset yang ada cukup potensial jika dimanfaatkan untuk memeberikan peningkatan pendapatan bagi daerah, namun dalam pemanfaatannya ditemukan bahwa pemerintah dalam hal ini BPPKAD belum maksimal dalam mengelola aset tanah yang ada, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yakni diantaranya adalah Pertama,BPPKAD belum melakukan pengelompokan dan penilaian terhadap aset tetap tanah. Kedua, masih terdapat banyak aset tanah yang belum memilliki sertifikat serta lokasi tanah yang tidak strategis seperti jauh dari pusat keramaian dan konflik kepemilikan aset tanah. Ketiga, upaya untuk melakukan promosi aset tetap tanah dari pihak BPPKAD belum dilakukan.
Optimalisasi, Pemanfaatan Aset tetap (tanah), Meningkatkan PAD.
DINAMIKA POLITIK DESA Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.
Abstrak Dinamika politik desa yang terwujud dalam pilkades dan berbagai bentuk kekuasaan di desa, telah melahirkan relasi kuasa otoritarian dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Mengelola demokrasi desa “checks and balances” antara BPD sebagai mitra setara Kepala Desa setidaknya makin jauh dari harapan, karena fungsi BPD terdegradasi dan absennya kontrol warga. Rapuhnya institusi BPD telah memberikan ruang kekuasaan dominan bagi elit tradisional Atakebele dan melalui kepala desa nyaris semua proses kebijakan desa tak lepas dari kontrolnya. Sistem rekrutmen anggota BPD yang lepas dari konflik kepentingan serta pentingnya mempertimbangkan keterwakilan wilayah, nilai ketokohan, komitmen kerja, usia, gender dan kompetensi calon, menjadi hal yang urgen. Selain itu upaya penguatan kapasitas individu dan organisasi BPD dan forum warga merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan proses pilkades yang demokratis, bebas dan netral dari pengaruh kelompok kepentingan.
Relasi Kuasa Otoritarian dan Dominasi Elit Desa